Share This Article
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti pentingnya pembenahan internal, sebelum menuntut ketaatan warga. Kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama mendongkrak kepatuhan pajak kendaraan.
(Onoff.id): Mirza menegaskan, kualitas pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) harus diperbaiki secara menyeluruh, sebelum pemerintah mendorong masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Gubernur mengungkapkan, pengalaman warga di loket pelayanan dapat secara langsung membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, standar pelayanan wajib dirancang lebih mudah, cepat, ramah, transparan, serta memberikan kepastian hukum yang jelas.
Diketahui Samsat Lampung memegang rekor sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling masif bersentuhan langsung dengan warga. Tercatat sekitar 5.000 orang mengakses layanan tersebut setiap hari.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” ujar Mirza, saat membuka Rakat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22 September 2026).
Menjadi Pelayan Publik
Menurut Mirza, pemerintah tidak memiliki dasar untuk menuntut kedisiplinan warga jika instansi pengelola belum mengevaluasi performa kerja sendiri. Kesalahan mendasar justru terletak pada instansi pengelola yang belum optimal memberikan kemudahan.
“Kalau kita bicara ketidakpatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu ia mengarahkan aparatur negara kembali pada esensi utama tugas pelayanan publik, bukan sekadar memungut retribusi.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” kata Mirza di hadapan peserta Rakorda.
Di sisi lain, perbaikan mutu layanan ini berkorelasi langsung dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat struktur ekonomi Lampung berbasis sektor pertanian yang minim kontribusi pajak langsung, pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi pilar vital penopang fiskal untuk mendanai infrastruktur jalan dan kebutuhan publik lainnya.
Sementara Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul menyampaikan, Rakorda Samsat 2026 diformulasikan sebagai ruang strategis untuk menyatukan visi lintas sektor. Forum ini mengonsolidasikan Tim Pembina Samsat untuk merumuskan tata kelola profesional, penyederhanaan birokrasi, serta digitalisasi layanan menuju tahun 2027.(*)
