Share This Article
Strategi memaksimalkan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) demi kemandirian masyarakat merupakan salah satu pilar strategis nasional untuk mengatasi kerawanan pangan, kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi dari level terkecil, yaitu desa.
Namun, dalam realitas implementasinya, program-program berskala nasional seperti ini sering kali terjebak dalam pendekatan top-down (dari atas ke bawah).
Model instruksi sepihak ini menempatkan pemerintah pusat atau daerah sebagai perancang tunggal, penyedia anggaran, sekaligus penentu komoditas. Akibatnya, masyarakat desa kerap kali hanya diposisikan sebagai objek pembangunan atau sekadar penerima manfaat pasif.
Ketika ketergantungan terhadap stimulus eksternal terlalu tinggi, program akan langsung runtuh begitu masa bantuan atau anggaran dari pemerintah berakhir. Infrastruktur mangkrak, bantuan alat pertanian tidak terpakai, dan kelompok tani menjadi tidak aktif kembali. Oleh karena itu, diperlukan sebuah reposisi radikal.
Untuk memaksimalkan KDMP yang saat ini polanya sudah terlanjur berjalan secara top-down, intervensi berupa gerakan bottom-up (dari bawah ke atas) harus dihidupkan secara agresif.
Penggabungan kedua pendekatan ini (model hibrida) akan melahirkan sinergi yang kokoh, di mana pemerintah menyediakan kerangka regulasi dan fasilitas, sementara masyarakat desa menggerakkan roda pelaksanaannya dengan energi dan kearifan lokal secara berdaya guna.
Mengapa Pola Bottom-Up Menjadi Kunci Keberlanjutan?
Pendekatan bottom-up bertumpu pada satu prinsip dasar: kedaulatan masyarakat. Dalam konteks KDMP, pendekatan ini memastikan bahwa setiap program pangan yang dijalankan memang lahir dari rahim kebutuhan riil masyarakat setempat, bukan berdasarkan asumsi birokrat di ibu kota.
Perubahan cara pandang dari “membangun desa” menjadi “desa membangun” secara otomatis akan memicu rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi dari warga desa terhadap aset dan program pangan di wilayah mereka. Ketika warga merasa memiliki, mereka tidak akan membiarkan program tersebut mati.
Mereka akan merawat fasilitasnya, menghidupkan kelompoknya, dan secara swadaya mencari solusi saat terjadi masalah di lapangan.
Langkah Konkret Menghidupkan Upaya Bottom-Up
Untuk mengimbangi kebijakan top-down yang sudah berjalan, masyarakat dan pendamping desa dapat melakukan langkah-langkah taktis berikut:
1. Re-aktivasi dan Demokratisasi Kelembagaan Lokal
Kelembagaan di tingkat desa adalah mesin utama penggerak swadaya. Kerap kali, Kelompok Tani (Poktan) atau Kelompok Wanita Tani (KWT) bentukan program top-down hanya aktif secara administratif di atas kertas untuk menyerap bantuan.
Upaya bottom-up harus dimulai dengan merestrukturisasi lembaga-lembaga ini.
• Musyawarah Kampung Mandiri: Menyelenggarakan forum-forum diskusi informal di tingkat RT atau dusun secara berkala. Forum ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan ruang bagi warga untuk menyuarakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan, apa kendala cuaca yang mereka hadapi, hingga bagaimana jalur distribusi pasar yang mereka inginkan.
• Pemilihan Pengurus yang Demokratis: Memastikan kepengurusan kelompok tani dipilih secara organik oleh anggota berdasarkan kapabilitas dan pengaruh sosialnya di desa, bukan hasil penunjukan formalitas oleh perangkat desa.
• Kader Pangan Lokal: Melatih pemuda-pemudi desa atau penggerak perempuan lokal sebagai fasilitator lapangan. Merekalah yang menjadi jembatan komunikasi, mencatat keluhan warga, dan mendampingi proses produksi pangan sehari-hari.
2. Mobilisasi Aset dan Sumber Daya Mandiri (Resource Mobilization)
Kemandirian pangan tidak akan tercapai jika modal kerja selalu menunggu cairnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pola bottom-up mengajarkan warga untuk memetakan dan mengoptimalkan modal sosial dan material yang sudah ada di sekitar mereka.
• Gerakan Lumbung Pangan Swadaya: Menghidupkan kembali tradisi menyisihkan sebagian kecil hasil panen (misalnya satu genggam beras atau sekian kilogram gabah) ke dalam lumbung komunal tingkat RT. Cadangan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial saat terjadi paceklik, gagal panen, atau lonjakan harga pangan.
• Optimalisasi Pekarangan Rumah Berbasis Gotong Royong: Mendorong KWT untuk menggerakkan anggotanya memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong untuk ditanami sayuran, buah, atau kolam ikan mini. Pemenuhan gizi keluarga dari pekarangan sendiri secara masif dapat memangkas pengeluaran rumah tangga secara signifikan.
• Arisan Modal dan Kas Kelompok: Membentuk sistem tabungan atau arisan internal kelompok tani. Dana yang terkumpul dari iuran sukarela ini diputar kembali untuk membeli benih unggul, pupuk organik, atau alat pertanian sederhana tanpa harus terjebak utang bank atau menunggu birokrasi bantuan yang lama.
3. Integrasi Inovasi Modern dengan Kearifan Budaya Lokal
Pola top-down sering memaksakan teknologi atau metode pertanian seragam yang belum tentu cocok dengan karakteristik tanah atau budaya setempat. Pola bottom-up meluruskannya dengan cara mengawinkan teknologi tersebut dengan pengetahuan lokal (indigenous knowledge).
• Adopsi Kalender Tanam dan Metode Tradisional: Menggunakan kembali sistem pranata mangsa atau kearifan lokal dalam membaca tanda alam, lalu memadukannya dengan data BMKG modern yang disediakan pemerintah demi akurasi masa tanam.
• Pengembangan Pangan Lokal Non-Beras: Desa tidak harus selalu dipaksa memproduksi padi jika karakteristik tanahnya lebih subur untuk jagung, singkong, sagu, atau talas. Kelompok masyarakat harus berani menetapkan komoditas unggulan lokal mereka sendiri sebagai komoditas utama KDMP setempat.
• Gerakan Menu Sehat Berbasis Desa: Menggerakkan ibu-ibu PKK dan KWT untuk berinovasi mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan bergizi tinggi guna mencegah stunting secara mandiri di tingkat desa.
Matriks Integrasi: Menyatukan Top-Down dan Bottom-Up
Agar kedua pola ini tidak saling bertabrakan melainkan saling memperkuat, berikut adalah simulasi pembagian peran atau titik temu (model hibrida) dalam tata kelola KDMP:
Dampak Nyata: Anggota dan Masyarakat yang Makin Berdaya
Ketika penggabungan upaya ini berhasil dilakukan, dampak yang dirasakan bukan lagi sekadar angka-angka keberhasilan di atas laporan dinas, melainkan transformasi nyata pada manusianya.
Pertama, terjadi peningkatan kapasitas diri (kapasitas kepemimpinan dan teknis) para anggota kelompok tani. Mereka tidak lagi pasif menunggu instruksi, melainkan aktif mencari solusi dan berinovasi.
Kedua, ketahanan pangan tingkat rumah tangga menjadi lebih stabil karena rantai pasok gizi dikendalikan langsung oleh komunitas terkecil. Ketiga, tumbuhnya solidaritas sosial yang kuat melalui kegiatan gotong royong, lumbung pangan, dan arisan modal. Struktur sosial desa menjadi lebih solid dan tidak mudah goyah oleh tekanan ekonomi dari luar.
Memaksimalkan KDMP yang sudah berjalan dengan pola top-down bukanlah dengan cara membubarkan sistem yang ada, melainkan dengan menyuntikkan energi bottom-up ke dalam tubuh program tersebut.
Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan “wadah, aturan main, dan bahan baku”, sedangkan masyarakat desa bertindak sebagai “mesin utama yang mengolah dan menikmatinya”.
Melalui model hibrida ini, Kawasan Desa Mandiri Pangan tidak lagi sekadar menjadi program proyek musiman, melainkan menjelma menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang mandiri, berkelanjutan, serta benar-benar memberdayakan seluruh anggot a dan masyarakatnya menuju kesejahteraan sejati.
Silakan sesuaikan kembali bagian judul atau istilah teknis di atas jika ada kebijakan lokal khusus yang berlaku di wilayah KDMP Anda.
Upaya bottom-up untuk memaksimalkan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak utama program, bukan sekadar penerima manfaat.
Ketika pola top-down (bantuan pemerintah, regulasi, dan instruksi) berpadu dengan pola bantuan dari bawah (bottom-up), program KDMP akan jauh lebih berkelanjutan dan berdaya guna.
Berikut adalah langkah-langkah konkret untuk menghidupkan upaya bottom-up:
1. Re-aktivasi Kelembagaan Lokal
Musyawarah Kampung Mandiri: Selenggarakan forum rutin tingkat dusun/RT untuk memetakan masalah pangan riil yang dihadapi warga secara langsung.
Revitalisasi Kelompok Tani (Poktan): Bentuk pengurus Poktan atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dipilih langsung oleh warga secara demokratis, bukan hasil penunjukan sepihak.
Kader Pangan Desa: Rekrut pemuda atau tokoh lokal di desa sebagai penggerak lapangan yang bertugas mendampingi warga sehari-hari.
2. Pemanfaatan Aset Mandiri (Resource Mobilization)
Gerakan Lumbung Pangan RT: Dorong setiap rukun tetangga untuk menyisihkan sebagian kecil hasil panen sebagai cadangan pangan darurat komunal.
Pemanfaatan Pekarangan Swadaya: Gerakkan warga untuk menanam sayuran, tanaman obat, atau budidaya ikan skala rumahan menggunakan modal sosial bergotong-royong.
Arisan Modal Usaha Pangan: Buat sistem tabungan kelompok untuk mendanai kebutuhan benih atau pupuk organik tanpa bergantung penuh pada bantuan APBD/APBN.
3. Inovasi & Budaya Lokal
Adopsi Kearifan Lokal: Gunakan metode bertani tradisional yang ramah lingkungan (seperti sistem tumpang sari atau kalender tanam adat) yang dipadukan dengan panduan teknis pemerintah.
Menu Pangan Lokal: Ajak KWT menyusun sendiri variasi menu makanan bergizi seimbang berbasis pangan lokal (seperti jagung, singkong, atau talas) untuk mencegah stunting.
Strategi Menggabungkan Top-Down dan Bottom-Up (Hybrid Model)
Pola Top-Down (Pemerintah) Titik Temu (Integrasi) Pola Bottom-Up (Masyarakat)
Menyediakan Dana Stimulus Dikelola lewat Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan prioritas belanja pangan.
Memberikan Pelatihan Teknis Diterapkan melalui Demplot (Lahan Percontohan) yang dirawat sukarela oleh warga.
Membangun Infrastruktur Dipelihara oleh Kelompok Pemelihara Swadaya agar fasilitas tidak cepat rusak.
Dengan formula ini, pemerintah menyediakan “wadah dan fasilitas”, sedangkan masyarakat menyediakan “isi dan energinya”.(*)
