Share This Article
Telapak tangan Sudaryono terasa dingin. Bukan karena dia berlama-lama di ruang berpendingin. Tanpa tedeng aling-aling, anak ideologis Prabowo Subianto ini, mengaku perasaannya sedang campur baur. Antara senang sekaligus tengah dititipi tanggung jawab besar.
(Onoff.id): Rabu (22 Juli 2026) sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Istana Negara, Sudaryono dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Bersamaan dengan itu dia mesti menanggalkan jabatan sebelumnya, selaku Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri.
Senang, ucap Sudaryono kepada kerumunan awak media yang mengelilinginya, lantaran sebagai pribadi dia merasa punya kesempatan memperoleh pahala lebih besar, karena diamanahkan mengurusi kepentingan bangsa.
Pada sisi lain, ada tantangan yang sudah menunggu. Dia mesti memberesi jejak karut marut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hasil warisan jahat bekas para petinggi BGN periode awal, Dadan and Geng.
Kendati baru didapuk menakhodai BGN, bukan berarti Sudaryono minim pengetahuan seputar MBG. Bahkan, secara eksplisit, dia menegaskan tahu banyak tentang program tersebut.
Klaim itu bukan sekadar omon-omon. Sebagai anak ideologis Prabowo sejak 2010, lalu bertahun-tahun selaku asisten pribadi Prabowo, tak heran kalau Sudaryono tahu persis konsep MBG yang menjadi program strategis nasional, sekaligus pengejawantahan janji Prabowo di saat kampanye Pilpres lalu.
Tata Kelola yang Silap Mata
Tata kelola, rantai pasok dan transparansi. Begitu Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini, menggaris bawahi pekerjaan rumah (PR) yang mesti segera dia tuntaskan pada pelaksana MBG ke depan.
Terkait tata kelola, kita sudah kenyang disodori isi pemberitaan, bagaimana di kepengurusan BGN sebelumnya, program MBG dipandang sebagai bancakan. Isinya sarat kongkalingkong, patgulipat, juga kerlingan isyarat “main mata”.
Tata kelola yang sebelumnya tak becus memang wajib cepat dibenahi. Lihat saja, kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG, disesaki oleh para pembesar yang punya relasi kuasa, orang dalam dan cukong-cukong pemilik rekening tebal. Alhasil, MBG dijadikan bancakan. Penerima manfaat nyaris hanya dijadikan obyekan.
Di detik-detik awal pasca pelantikan, Sudaryono bilang “tak ada lagi tempat buat orang-orang macam begitu”. Bahkan, kalau nanti ada kawan atau kerabatnya yang minta jatah MBG, dia tegaskan untuk tidak ragu membabatnya.
“Tampik permintaannya, dan sorongkan ke aparat,” kurang lebih demikian pesannya.
Terkait pembesar yang punya serenteng dapur MBG, mungkin tidak menyalahi aturan. Pada petunjuk teknis (Juknis) MBG memang diperbolehkan satu yayasan memiliki maksimal 10 dapur.
Baru menjadi keliru kalau aturan itu dikotak-katik untuk kepentingan pribadi dan golongan. Praktik patgulipat diterapkan. Membuat banyak yayasan dengan meminjam nama orang lain yang masih berada di bawah pengaruhnya, lalu dengan nafsu syahwat untuk menangguk cuan besar dibukalah puluhan dapur MBG.
Tak cukup sampai di situ, siasat lain pun kerap digelar. Asas ekonomi dikedepankan. Modal sedikit, untung berlimpah. Tak peduli walau mesti akal-akalan. Semisal, satu gedung dibuat untuk dua dapur MBG. Culas!
Para pembesar juga suka berasa pahlawan. Punya banyak dapur berdalih sebagai patriot bangsa. Karena mengemban misi melayani makan gratis para penerima manfaat.
Janggalnya, lokasi dapur MBG yang disasar hanya terpusat di kawasan perkotaan, atau paling jauh di pinggiran kota. Sementara wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) justru dihindari. Diemohi. Apalagi musababnya kalau bukan soal kalkulasi ekonomi. Ini karakter patriot atau idiot?!
Tata kelola selama ini tak ubahnya jadi pertunjukkan silap mata alias trik sulap yang melulu berisi mengecoh penglihatan.
Rantai Pasok yang Menohok
Salah satu tujuan besar program MBG adalah menciptakan ekosistem ekonomi lokal. Sudaryono, dalam kapasitas Kepala BGN bilang, tidak boleh lagi ada protes mandi susu, buang tomat dan cabai di jalanan. Karena semua produksi petani, peternak dan nelayan harus bisa diserap MBG.
Mas Dar tentu tahu persis perihal rantai pasok. Tepat 2 tahun dan 4 hari, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Juli 2024 silam, hari-harinya praktis dihabiskan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dia kenyang soal data dan realita lapangan seputar pertanian, bahkan pertanian dalam arti luas.
Mari kita tengok perjalanan MBG yang sudah berlangsung kisaran 600 hari, setelah gong pelaksanaannya pertama kali digaungkan pada 6 Januari 2025 lalu.
Berapa persen warga desa, melalui ekosistem ekonomi lokal, yang bisa turut menyicipi manfaat MBG. Mungkin Anda pun kebingungan untuk menjawab, saking dampaknya yang memang tidak kentara.
Narasi tersebut diperkuat oleh hasil riset Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026. Riset itu menyimpulkan 88,5% responden menilai manfaat program MBG lebih banyak mengalir ke elite politik dan pemilik dapur, di antaranya penikmat rente dana operasional. Siapa yang berpesta, siapa yang menganga.
Tapi kali ini, Mas Dar yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 25 Juni 2025, tentu sangat paham dengan langkah apa yang mesti diambil untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal.
Transparansi Mirip Halusinasi
“Ingin memperbaiki sound pengeras suara di ruang konferensi pers kantor BGN”.
Itulah jawaban yang meluncur dari mulut Sudaryono saat awak media bertanya, langkah awal apa yang akan diambilnya usai dilantik sebagai Kepala BGN.
Jawaban itu bukan guyon dan semoga juga bukan basa-basi. Tapi Sudaryono menyebut, sound yang menunjang sangat diperlukan untuk memperlancar proses konferensi pers, di mana BGN akan menginformasikan secara terbuka berbagai hal yang berkenaan dengan MBG.
“Yang selama ini gelap, mesti dibuat terang” begitu dia menganalogikan. Bahkan, dia menjamin pengawasan MBG perlu dilakukan bersama.
Masyarakat diminta memberikan laporan bila menemukan kejanggalan di lapangan. Sebaliknya, Sudaryono berjanji akan menindaklanjutinya secara transparan. Kiranya dia ingin memberi penekanan bahwa transparansi adalah koentji!
Kiranya petatah-petitih Kepala BGN ini dapat pula disimak dan dijalankan oleh perwakilan BGN di Lampung. Bertobatlah!
Jangan lagi informasi MBG hanya dibekap rapat sendiri. Seakan merasa pihak yang paling berhak menguasai MBG di Lampung. Giliran ada kasus penerima manfaat keracunan, sampai saat ini tidak pernah memberi keterangan resmi apa penyebab konkritnya.
Pun demikian dengan pemilik yayasan dan SPPG. Sanggupkah bertobat? Kelola uang pajak kami secara baik dan benar. Ikuti jejak Kepala BGN. Sanggup?
Mana suaranya? Kompak dong. Buka mulut, lantangkan suaranya, sambil berseru, “Siap, Mas Dar!” (*)
Menjadi jurnalis sejak 1999. Pemerhati literasi digital dan tertarik pada sastra. Menulis buku-buku fiksi dan non-fiksi. Tinggal di Kota Bandar Lampung.
