Share This Article
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, sukses merebut peringkat kedua ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards 2026.
(Onoff.id): Pencapaian ini berkat kepemimpinan visioner dalam mendorong transformasi birokrasi berbasis teknologi.
Ajang penganugerahan Grand Award berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta, pada Selasa (13 Oktober 2026).
Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Raden Gani Muhamad, menyerahkan langsung penghargaan tersebut didampingi Ketua Tim Penilai.
Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia memprakarsai kompetisi ini untuk mengukur kapasitas kepemimpinan digital di daerah.
Pemerintah Provinsi Riau meraih posisi puncak peringkat pertama. Sementara itu, Marindo Kurniawan menyusul tepat di bawahnya pada tempat kedua. Wilayah Sulawesi Tengah, Gorontalo, serta Sumatera Selatan melengkapi jajaran peraih penghargaan berikutnya.
Efisiensi Layanan
Penilaian ajang ini berfokus pada tiga pilar utama kepemimpinan digital. Ruang lingkup evaluasi mencakup visi dan tata kelola, kepemimpinan teknologi, serta kemampuan orchestrasi kolaborasi antarperangkat daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi. “Keberhasilan tersebut harus terlihat dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Tomsi.
Pusat mengarahkan pemerintah daerah untuk meninggalkan pembangunan aplikasi yang berjalan secara sektoral. Integrasi sistem menjadi kunci agar masyarakat menikmati layanan publik secara mudah, cepat, dan efisien.
Peran sekretaris daerah sangat krusial sebagai penggerak utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tanggung jawab ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk menyatukan arah kebijakan di seluruh organisasi perangkat daerah.
Integrasi data, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi fokus penguatan lanjutan. Pemanfaatan kecerdasan buatan turut didorong untuk memaksimalkan analisis data dan efisiensi layanan.
Kendati demikian, penerapan teknologi wajib mematuhi regulasi, etika, dan standar keamanan informasi.
Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat koordinasi lintas sektor. Sinergi yang solid melibatkan sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, Inspektorat, pengelola keuangan, serta seluruh organisasi perangkat daerah.
Kolaborasi masif tersebut memastikan inovasi teknologi memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
