Share This Article
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung sedang memetakan aset lahan tidur milik Pemkot untuk pengembangan budidaya perikanan darat.
(Onoff.id): Langkah ini dirancang untuk mendongkrak suplai protein masyarakat, sekaligus menjadi rantai pasok utama bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP, Galih Anugerah FA, membenarkan bahwa jajarannya sedang merampungkan inventarisasi bersama para camat, lurah, hingga instansi teknis terkait.
“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi lokasi dari kecamatan, kelurahan, maupun OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki halaman atau lahan luas dan belum terpakai,” ujar Galih, Senin (28 September 2026).
Dijelaskannya, pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menetapkan sejumlah persyaratan ketat sebelum menetapkan titik lokasi bantuan.
Persyaratan yang dimaksud di antaranya ketersediaan lahan minimal 1.000 meter persegi, mengantongi status hukum yang bersih dari sengketa, serta bebas dari kawasan lindung seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Selain itu, lokasi wajib memiliki pasokan air tawar berkelanjutan dan daya listrik minimal 2.200 Watt untuk menggerakkan sistem bioflok berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS).
Orientasi Program Gizi
Komoditas utama yang akan digarap difokuskan pada dua jenis ikan air tawar bernutrisi tinggi, yakni ikan nila dan ikan patin.
Pilihan ini disesuaikan langsung dengan kebutuhan protein harian yang harus diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Di dalam program ini prioritas utamanya ikan nila dan patin. Budi daya ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan protein ikan ke dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, agar stok protein untuk masyarakat tetap terjaga,” tutur Galih.
Dari sisi pembangunan fisik, seluruh infrastruktur sarana dan prasarana sepenuhnya dikerjakan oleh KKP. Sementara kelompok masyarakat di tingkat kelurahan diposisikan sebagai pengelola operasional, sekaligus penerima manfaat jangka panjang dari siklus ekonomi yang terbentuk.
Seluruh data lahan yang terkumpul saat ini masih menunggu restu dari kepala daerah, sebelum diajukan secara resmi ke pemerintah pusat. DKP menargetkan validasi tuntas agar realisasi program dapat segera berjalan optimal di tingkat lokal.(*)
