Share This Article
Menghadapi pemberlakuan sertifikasi halal pada Oktober 2026 ini, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Batin Wulan, mendatangi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta.
(Onoff.id): Pertemuan dengan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, tersebut berfokus pada percepatan legalitas produk lokal.
Langkah ini ditempuh agar sektor usaha kerakyatan tidak sekadar mengantongi izin, melainkan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
“Kami hadir mencoba berkolaborasi dengan BPJPH dalam pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Halal. Khususnya bagi UMKM Binaan TP PKK dan Dekranasda Provinsi Lampung,” katanya, Kamis (1 September 2026).
Batin Wulan mengatakan, akan mendorong sosialisasi dan klinik sertifikasi halal secara berkala pada 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Bahkan pihaknya ingin menjadikan beberapa desa binaan atau Desa Tapis TP PKK Provinsi Lampung sebagai lokasi pilot project pembinaan produk halal.
“Akan jauh lebih baik bila UMKM binaan tidak hanya sebatas memiliki sertifikasi halal. Tapi juga meningkatkan kualitas kemasan, pemasaran, dan daya saing produk,” harapnya.
Kampung Halal
Inisiatif jemput bola tersebut diapresiasi Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan. Dirinya bahkan memuji keterlibatan aktif pimpinan daerah dalam memperjuangkan nasib para perajin dan pelaku usaha kecil di wilayahnya.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Baru kali ini ada Ketua PKK dan Dekranasda Provinsi yang sangat aktif sampai berkunjung langsung ke kantor untuk membahas kolaborasi dalam pengembangan produk UMKM. Ini patut menjadi contoh untuk daerah lain,” tutur Haikal.
Sebagai tindak lanjut, pihak badan pengelola berencana merumuskan regulasi turunan yang selaras dengan gagasan daerah.
Haikal bahkan mengajukan wacana pembentukan Kampung Halal di Lampung. Nantinya, di lokasi yang sudah ditentukan oleh TP PKK Lampung, akan dijadikan sebagai pilot project kawasan kuliner ramah Muslim sekaligus pusat akselerasi legalitas usaha rakyat di Sai Bumi Ruwa Jurai. (*)
