Share This Article
Kebijakan publik yang lahir dari tebakan atau tren sesaat hanya akan menjerumuskan daerah pada salah urus. Pembangunan yang efektif menuntut kepemimpinan yang tunduk pada angka, bukan sekadar asumsi.
(Onoff.id): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mencontohkan kekeliruan umum dalam pengelolaan sektor pertanian yang kerap terjebak memacu komoditas populer, seperti kopi atau cokelat, tanpa menimbang peta demografi petani secara utuh di lapangan.
“Petani kopi 80.000-an, petani singkong 500.000. Kalau effort kita fokus di situ saja, apakah itu yang paling tepat untuk Provinsi Lampung?” kata Gubernur Mirza, dalam acara Leaders Talk: BPS di Mata Publik di Bandar Lampung, Sabtu (3 Oktober 2026).
Merespons realitas tersebut, ia menegaskan, kepala daerah tidak boleh mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan rasa atau persepsi subjektif.
Tanpa pijakan data yang akurat, arah pembangunan dipastikan melenceng dari kebutuhan riil masyarakat. “Tanpa data yang tepat, kita akan tertipu dengan rasa,” ujarnya.
Data Seumpama Kompas
Sebagai pemimpin, kata Mirza, mustahil bagi seorang gubernur untuk hadir di setiap ruang, waktu, sektor, maupun seluruh segmen masyarakat secara bersamaan.
Keterbatasan jangkauan fisik ini membuat instrumen statistik menjadi kompas mutlak untuk memetakan persoalan secara objektif.
Ia menilai angka-angka statistik baru memiliki nilai substansial ketika berhasil diterjemahkan menjadi regulasi yang solutif. Kebijakan yang lahir dari analisis data matang akan menghindarkan pemerintah dari jebakan program populis yang mengabaikan skala prioritas.
Data statistik sendiri menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Lampung masih menggantungkan hidup di sektor agraris dan tinggal di kawasan perdesaan.
Realitas inilah yang harus menjadi poros utama perumusan anggaran agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak.(*)
