Share This Article
Danantara mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan Pemerintah Arab Saudi agar menambah alokasi lahan Kampung Haji RI di Makkah dan Madinah.
(Onoff.id): Penambahan areal ini krusial mengingat tingginya volume jemaah asal Tanah Air setiap tahunnya yang memerlukan fasilitas inap strategis dan terpadu.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan pencapaian kepemilikan aset lahan di Tanah Suci merupakan buah diplomasi tingkat tinggi antara Kepala Negara dan Pangeran Mohammed bin Salman.
Indonesia mencatat sejarah sebagai satu-satunya negara yang mengantongi izin kepemilikan hak milik penuh atas lahan dan bangunan di kawasan tersebut.
“Bapak Presiden menyampaikan kepada saya, jangan berhenti di situ, coba bicara lagi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk diberikan lahan yang lebih besar dan juga lebih dekat,” ujar Rosan, seperti dikutip dari Rol, Jumat (2 Oktober 2026).
Lonjakan arus kunjungan ke Tanah Suci menjadi dasar utama kebutuhan ekspansi ini. Catatan resmi menunjukkan volume jemaah umrah Nusantara menembus angka nyaris dua juta jiwa setiap tahun, sementara kuota haji reguler berada di kisaran 220 hingga 240 ribu orang.
Fasilitas Terintegrasi untuk Jemaah
Sebagai tahap awal mewujudkan fasilitas terintegrasi, Danantara segera memulai pembangunan 13 tower di kawasan Kampung Haji RI di Makkah dan Madinah.
Proyek mercusuar ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026 di atas lahan seluas kurang lebih 5,4 hektare yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Masjidil Haram.
“Alhamdulillah, kita sudah membeli hotel sebanyak 1.461 kamar dan juga sudah membeli tanah seluas hampir 5,4 hektare yang akan dibangun 13 tower,” imbuhnya.
Proses perizinan dan realisasi kepemilikan aset ini menempuh jalan panjang dan melelahkan selama lebih dari tiga dekade.
Pemerintah Arab Saudi bahkan mengubah regulasi domestiknya agar institusi asing memperoleh lampu hijau memiliki hak milik sah atas tanah di Makkah dan Madinah sejak awal tahun ini.
Seluruh rangkaian negosiasi tersebut menuntut delegasi Indonesia melawat hingga delapan kali ke Saudi dalam kurun waktu dua belas bulan demi membuktikan keseriusan finansial negara.(*)
