Share This Article
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung Selatan mendapat mandat untuk ikut memperkuat pembangunan pertanian di daerah. Organisasi petani itu didorong tidak hanya menjadi wadah, tetapi juga bergerak langsung membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
(Onoff.id): Mandat tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting HKTI se-Kabupaten Lampung Selatan di Desa Gendri, Kecamatan Penengahan.
Sebagai Ketua HKTI Provinsi Lampung, Mirza meminta jajaran HKTI ikut mengambil peran dalam pembangunan pertanian. Terutama dalam meningkatkan produksi, memperkuat pascapanen, dan mendorong hilirisasi komoditas di tingkat perdesaan.
Mirza mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Lampung. Lebih dari 70 persen warga atau sekitar lima juta penduduk Lampung menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut.
Karena itu, pembangunan pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak. HKTI, kata Mirza, harus menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Sebagai Gubernur Lampung tugas saya, kebetulan Ketua HKTI juga, membantu bagaimana produksinya naik,” ujar Mirza, Selasa (1 September 2026).
Ia mencontohkan dukungan Pemprov Lampung melalui program Pupuk Organik Cair (POC) gratis. Program tersebut juga diarahkan untuk petani di Lampung Selatan, terutama Kecamatan Penengahan, dengan target produktivitas lebih dari 10 ton per hektare.
Dari Produksi hingga Hilirisasi
Peran HKTI juga diarahkan hingga sektor hilir. Mirza meminta pengurus HKTI membantu mengeringkan hasil panen jagung di wilayah masing-masing.
Pemprov Lampung akan membantu penyediaan mesin pengering atau dryer berkapasitas 20 ton. Fasilitas tersebut diharapkan membantu petani menjaga kualitas hasil panen, sekaligus membuka peluang pengolahan lebih lanjut.
“Itu tugas HKTI. Membantu Pak Presiden. Harga sudah bagus, kita buat hilirisasi, kita buat nilai tambah,” katanya.
Menurut Mirza, hilirisasi tidak berhenti pada jagung. Padi, kelapa, dan berbagai komoditas pertanian lainnya juga perlu diolah, agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi di tingkat petani dan desa.
Mirza juga menyinggung pentingnya kebijakan perlindungan petani yang dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya melalui kebijakan menjaga harga jagung yang kini berada di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.900 per kilogram.
Ia menilai harga komoditas sangat menentukan kehidupan petani. Hampir satu juta warga Lampung, kata Mirza, bergantung pada harga jagung.
Karena itu, ia mengajak HKTI, pemerintah, legislatif, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memperkuat gotong royong. Sinergi tersebut diharapkan membuat HKTI semakin berperan sebagai mitra pembangunan pertanian sekaligus penghubung kepentingan petani dengan pemerintah.(*)
